PAN Dorong Transparansi dan Pemerataan dalam Program Sekolah Rakyat

 Jakarta — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyuarakan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam mekanisme pemilihan siswa untuk Program Sekolah Rakyat yang tengah digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Sosial, yang juga dihadiri oleh jajaran Komisi VIII DPR RI.

Dalam pernyataannya, perwakilan Fraksi PAN menyambut baik inisiatif Presiden yang menjadikan Kemensos sebagai salah satu ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa melalui pendidikan bagi kelompok rentan dan miskin. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas rekam jejak Menteri Sosial yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap rakyat kecil.

“Pak Menteri, kami berharap anak-anak miskin kita tidak hanya bisa tersenyum, tapi juga bisa menari. Karena senyum saja belum cukup—kebahagiaan itu kalau mereka bisa menari, artinya sudah di atas rata-rata,” ujar perwakilan PAN dengan penuh haru, mengacu pada pidato Presiden yang sebelumnya menyentuh emosi para anggota dewan.

Namun demikian, PAN menekankan perlunya pengawasan ketat dan seleksi yang adil dalam proses penerimaan siswa. Mereka mengingatkan agar tidak terjadi praktik-praktik nepotisme atau penyimpangan, terutama karena seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh negara.

“Jangan sampai nanti anak kepala desa atau anak lurah yang justru masuk, padahal ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Ini harus benar-benar dijaga agar tepat sasaran,” tegasnya.

PAN juga mengusulkan pembentukan komite pengawas independen yang melibatkan masyarakat, tokoh lokal, dan pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem kontrol untuk menjamin integritas program.

Di sisi lain, perhatian juga diberikan pada potensi segregasi atau diskriminasi dalam sistem pendidikan. PAN menyoroti pentingnya penamaan dan citra sekolah agar tidak menimbulkan kesan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi kalangan bawah, yang berisiko menimbulkan stratifikasi sosial.

“Apakah nama 'Sekolah Rakyat' sudah final? Mungkin bisa dipertimbangkan nama seperti Sekolah Harapan Bangsa atau Sekolah Indonesia Terdepan, agar tidak muncul kesan bahwa ini sekolah kelas dua,” ucapnya.

Dengan keterbatasan kuota penerimaan dan perbedaan yang mungkin mencolok antara sekolah rakyat dan sekolah negeri/swasta, PAN berharap program ini dapat dirancang inklusif dan setara, sehingga tidak menciptakan kesenjangan baru dalam sistem pendidikan nasional.

Menutup pernyataannya, Fraksi PAN menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap program ini bersifat penuh, namun tetap kritis demi memastikan bahwa tujuan mulia mencerdaskan anak bangsa benar-benar tercapai secara adil dan menyeluruh.